TEGAL – Suasana pagi di Pendopo Amangkurat Pemerintah Kabupaten Tegal (Pemkab Tegal) terasa berbeda dari hari biasa. Para pejabat, staf perencana, dan tokoh masyarakat tampak sibuk memeriksa dokumen dan menyusun prioritas. 

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 baru saja dibuka, menandai titik awal penyusunan arah pembangunan daerah yang akan dijalankan setahun ke depan.

Jalan dibangun, ekonomi didorong, tapi lapangan kerja belum sepenuhnya terbuka. Inilah tantangan yang tengah dihadapi Kabupaten Tegal. 

Musrenbang menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Forum ini bukan sekadar rapat administratif, melainkan wadah harapan warga yang ingin melihat perubahan nyata di desa maupun kota.

Fokus utama tahun 2027 diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. 

Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik, tetapi juga strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“Pembangunan infrastruktur adalah fondasi. Jika jalan dan sarana publik memadai, ekonomi lokal akan bergerak lebih cepat,” ujar Bupati Ischak. 

Ia menekankan bahwa program infrastruktur ini harus tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di desa-desa yang selama ini aksesnya terbatas.

Di balik target pembangunan, persoalan ketenagakerjaan tetap menjadi sorotan serius. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Amir Makhmud, menyebut tingkat pengangguran terbuka masih mencapai 7,61 persen sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah. 

Meski pertumbuhan ekonomi tercatat 5,97 persen pada 2025, angka ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Keterbatasan fiskal menambah tantangan. Dari total usulan program yang mencapai ratusan miliar rupiah, hanya kegiatan prioritas yang dapat direalisasikan. 

Pemerintah harus cermat memilih program yang berdampak langsung pada warga dan mendukung pemerataan pembangunan.

Selain infrastruktur, sektor alternatif juga mulai digarap. Suharyo Joko Purmono menyoroti potensi pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai sektor yang mampu memperluas basis ekonomi. 

Pendekatan berbasis komunitas, seperti melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dipandang mampu memberdayakan masyarakat secara langsung sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi.

Proses perencanaan tahun ini dilakukan lebih partisipatif. Kepala Bapperida Kabupaten Tegal, Faried Wajdy, menyebut bahwa dari 1.140 usulan yang masuk dari desa, telah disaring menjadi 314 program prioritas di tingkat kecamatan. 

Mayoritas berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pendekatan inklusif juga diterapkan melalui Musrenbang tematik untuk menyerap aspirasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan isu stunting.

Musrenbang 2027 bukan sekadar forum administratif, tetapi refleksi kebutuhan nyata masyarakat.

Forum ini menjadi penghubung antara ambisi pembangunan dan keterbatasan anggaran, sekaligus ujian bagi pemerintah untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar berdampak.

Bagi warga Tegal, hasil Musrenbang bukan sekadar rencana di atas kertas. Ini adalah harapan akan jalan yang lebih baik, akses pendidikan merata, layanan kesehatan memadai, dan kesempatan kerja yang lebih luas. 

Tahun 2027 mungkin masih beberapa langkah di depan, tetapi keputusan yang diambil hari ini akan menentukan bagaimana Tegal bergerak menuju masa depan yang lebih sejahtera dan inklusif.

Di tengah hiruk-pikuk dokumen, rapat, dan angka statistik, Musrenbang RKPD 2027 menunjukkan satu hal penting: pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang bagaimana setiap kebijakan menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Jalan bisa dibangun, ekonomi bisa didorong, tapi kesejahteraan baru tercapai jika semua lapisan masyarakat ikut merasakannya. (*)