TIMES TEGAL, JAKARTA – Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan pada peringatan Hari Bhayangkara ke-79 Tahun, Polri dituntut untuk fokus pada lingkup tugas utama, dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

“Tiga tugas utama inilah yang pada akhirnya akan menjadi fokus penilaian masyarakat dalam melihat kinerja Polri,” ucap Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani dalam keterangan persnya kepada TIMES Indonesia, Selasa (1/7/2025).

Ismail menjelaskan, hasil Riset Setara Institute (2024) bahkan mencatatkan terdapat 130 permasalahan melekat di tubuh Polri, yang menuntut penyikapan sistematis dan berkelanjutan. Sementara itu dalam studi Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) yang dilakukan Setara Institute (2025), institusi Polri juga termasuk lembaga negara yang responsif dalam merespons aspirasi publik dalam memenuhi kebijakan inklusif. 

“Khususnya inklusi sosial bagi perempuan, anak dan disabilitas yang diintegrasikan dalam kerja pelayanan, penegakan hukum, termasuk dalam bidang sumber daya Polri. Pelembagaan tata Kelola inklusif (inclusive governance) di tubuh Polri, juga dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” jelasnya.

“Langkah institusional ini akan mengakselerasi meningkatkan pelayanan masyarakat yang berkualitas,” sambungnya. 

Tidak hanya itu, lanjut Ismail, di era Presiden Prabowo Subianto, Polri aktif dan cekatan merespon perintah Presiden termasuk menjadi bagian kunci dalam implementasi Asta Cita, khususnya mendukung penguatan ketahanan pangan. Beberapa respons yang paling menonjol adalah peningkatan hak atas rasa aman bagi warga atas tindakan premanisme dan juga memberikan dukungan institusional pada peningkatan pendapatan negara dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara. 

“Meskipun responsif dengan arah kebijakan Presiden Prabowo, keterlibatan dan dukungan Polri dalam implementasi Asta Cita, diharapkan tetap berada pada lingkup tugas utamanya. Jika pemerintah mengagendakan percepatan swasembada pangan, maka Polri akan lebih baik memastikan penegakan hukum pada sektor distribusi pupuk dan penegakan hukum atas kartel-kartel pangan, dibanding terlibat langsung dalam penanaman jagung dan padi,” lanjut Ismail. 

“Jadi dukungan Asta Cita Polri lebih fokus pada aspek-aspek hukum yang menghambat pencapaian obsesi kemandirian pangan dan ketahanan energi,” sambungnya. 

Merespons temuan-temuan masalah yang masih melekat pada tubuh Polri, sebagaimana temuan 130 masalah oleh SETARA Institute, meskipun sebagiannya telah ditangani dan berkurang, Polri dituntut melakukan transformasi sistemik dan institusional untuk memastikan tiga tugas utama Polri benar-benar dijalankan secara presisi dan mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. 

“Salah satu instrumen yang dibutuhkan untuk melakukan pembaruan dan transformasi Polri adalah penguatan sistem peradilan pidana melalui revisi KUHAP dan revisi UU Polri dan Komisi III DPR RI semestinya menyegerakan revisi UU Polri sebagai instrumen transformasi Polri,” tandasnya. (*)