TIMES TEGAL, BANTUL – Wacana penyaluran pupuk bersubsidi melalui Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) kembali mencuat setelah ramai dibicarakan di media sosial dan sejumlah pemberitaan. Namun, hingga kini belum ada kepastian resmi terkait kebijakan tersebut.

Retno Puji Astuti selaku Pengawas Pupuk dan Pestisida Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul menyatakan, belum ada surat resmi dari pemerintah pusat mengenai perubahan skema pendistribusian pupuk.

"Memang ada pembahasan dan wacana, bahkan Presiden sempat menyebutkan soal penyaluran pupuk melalui Gapoktan. Namun, secara resmi belum ada keputusan atau regulasi baru. Penyaluran masih dilakukan seperti sebelumnya melalui kios," ujar Retno, Jumat (17/1/2025).

Retno menjelaskan, apabila wacana ini diterapkan, Gapoktan yang akan menyalurkan pupuk wajib memenuhi sejumlah persyaratan. "Gapoktan harus memiliki NPWP, berbadan hukum, dan melengkapi beberapa dokumen lain. Jika tidak memenuhi syarat, penyaluran tetap dilakukan melalui kios seperti saat ini," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini skema distribusi pupuk melalui Gapoktan baru sebatas pilot project di beberapa wilayah di Indonesia. "DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) tidak termasuk dalam wilayah pilot project tersebut. Jadi, penyaluran pupuk di Bantul tetap berjalan seperti biasa," jelasnya.

Retno menegaskan pentingnya kesiapan Gapoktan jika skema baru tersebut nantinya diterapkan. "Kami masih menunggu arahan resmi. Jika nanti diterapkan, Gapoktan harus benar-benar siap agar penyaluran pupuk ke petani tetap lancar," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Gapoktan Paris Makmur, Bambang Junaedi, menyambut baik wacana ini. Menurutnya, langkah tersebut dapat mendukung peningkatan produktivitas petani.

"Pada prinsipnya, kami mendukung penuh penyaluran pupuk bersubsidi melalui Gapoktan. Namun, kami membutuhkan kejelasan terkait petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis), model pendanaan, serta mekanisme lainnya," ungkap Bambang.

Sebagai Ketua Gapoktan Paris Makmur yang berlokasi di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul, Bambang berharap pemerintah segera memberikan panduan teknis agar program ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. (*)